Marx was one of the great thinkers of modern times. Born in Prussia, he led an itinerant existence and had various interests; in his youth he wrote lyric poetry, later he became a newspaper man, and eventually a theorist advocating social reform. From his student days Marx was interested in philosophy (his doctoral dissertation concerned itself with aspects of Greek philosophical systems) and, after reading extensively in anthropology and economics, he arrived at a formulation of his own "philosophical anthropology" — the science of human beings in society.
Despite what has been proclaimed and enacted in his name (later in life he would protest that he was not a "Marxist" as the term had come to be understood), Marx was concerned ultimately with human freedom, reviving the ancient concept of communism, wherein human beings could fulfill their cooperative roles within society without fear of exploitation. He saw the historical stage of capitalism as the "insidious" antagonist of such freedom; insidious because unlike serfdom (capitalism's predecessor in the evolution of social relations) capitalism was (is?) able to perpetuate the illusion of freedom even though its raison d'etre relies on those who have nothing to sell but their labor and those, who through the power of capital and property, exploit such labor for profit. It is important to point out that Marx did not view capitalism as an aberration in society's evolution toward true freedom, but as a necessary historical stage in that evolution.
Evolution is a key term in Marxist theory and like Darwinism and Utopianism it partakes in the legacy of scientific and social thought of the nineteenth century. Some critics observe that, given the nature of the human species, Marx's thought is essentially Utopian. He believed, for example, that human beings (as opposed to other species) should not be burdened by one monotonous form of work, which (as automobile assembly-line workers will tell you) produces not a pride or satisfaction in their work, but rather a sense of alienation. Marx believed (many would say "idealistically") that a person could and should be something of a philosopher in the morning, a gardener in the afternoon, and perhaps a poet in the evenings. Whatever his utopian traits, Marx thought of himself as a social scientist, and his writings illuminate important aspects in the history of human societies, from pre-Christian times to the nature of capitalist society in nineteenth-century England, where his friend and collaborator Frederick Engels managed a factory and recorded documentary evidence on working class life. (Some of Engel's findings make the social ethos in Dickens's novels seem somewhat benign.)
Marx's "materialist conception of history" is based on the following premises: that human beings, in all historical eras, enter into certain productive relations (hunting and gathering food, the relation of lord and serf, the contract between labor and capitalãthat is, certain economic foundations) and that these relations give rise to a certain form of social consciousness. He maintained that: "It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness. . . ." Perhaps Marx's greatest contribution to modern thought (as opposed to his economic theories which have been subject to various revisions) is his comprehensive investigation into the role of Ideology, or how social being determines consciousness, which results in certain (for the most part unconscious) belief and value systems depending on the particular economic infrastructure pertaining at the time. From a Marxian point of view all cultural artifactsãreligious systems, philosophical positions, ethical valuesãare, naturally enough, products of consciousness and as such are subject to these ideological pressures.
As far as literature is concerned, a Marxian analysis would attempt to look at the work as a highly mediated "reflection" of the social conditions (which are in turn subject to the particular economic structure) of its particular epoch. Good Marxist criticism addresses not only the content of a given text, but also its form. For example, one might argue that Pope's poetry "reflects" (betrays, illustrates, refracts) in its content the stable union of "a bourgeois class in alliance with a bourgeoisified aristocracy," and that its form, the circumscribed, balanced heroic couplet, underlines the equilibrium of such a social structure. To take an extreme contrary example, Eliot's The Waste Land: here the content relates to the spiritual bankruptcy and ennui brought about by the failures of Imperialist capitalism, the end result of which was the catastrophe of the First World War. The form of the poem is also historically determined as a consequence of its content: the fragmented vision of the poem demands new forms to give it expression. The important thing to remember is that neither Pope nor Eliot were consciously trying to mirror the economically determined social structure of their era, but each, a Marxist would argue, are trapped within the ideological confines of their time.
Tampilkan postingan dengan label literature and politics. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label literature and politics. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 28 Maret 2009
Sastra di tengah Arus Perubahan
Bingkai:Sastra di Tengah Arus Perubahan Sosial
MENURUT Marx, pada suatu zaman, di suatu bangsa terdapat pertentangan antara golongan bangsawan dengan golongan proletar atau masyarakat bawah, hubungan keduanya memperjuangkan keras agar tidak ada lagi perbedaan yang sangat mencolok. Pendapat pakar tersebut, mengalami perkembangan yang sangat besar dan cukup menarik, keduanya mempunyai hubungan. Keduanya dipengaruhi sosial budaya terhadap penciptaan karya itu sendiri.
Dari sinilah antarkeduanya mempunyai hubungan yang erat kaitannya. Ia langsung membaginya kedalam tiga pokok yang dapat memengaruhinya ke dalam realitas yang dapat dijadikan sebagai acuan membangun masyarakat tanpa kelas sosial. Yang pertama, Marx membagi ke dalam fungsi sosial. Kedua, Ia harus mengabdi kepada rakyat banyak. Ketiga, harus merupakan bagian kegiatan partai.
Dalam hal ini, Lucien Goldmann, tokoh para Marxis, Ia memandang karya sastra hanya sebatas struktur yang menghubungkan dengan sejarah. Pandangan ini sangat berbeda dengan Marx. Bagi dia, karya sastra harus dianalisis secara struktural dengan aspek kesejarahan.
Maka, Ia memunculkan pendapat barunya tentang sastra ke dalam pendekatan struktualisme genetik. Pendekatan ini hanya melihat karya sastra sebagai karya yang bernilai, sedangkan karya yang lemah, ia tidak katakan dalam kajiannya.
Dengan demikian, kajiannya bukanlah termasuk falsafah Marxis. Atau yang disebut teori non-Marxis. Bagi dia, setiap individu itu tidak memiliki pandangan dunia sendiri, melainkan pandangan terhadap dunia kelompok sosial sehingga segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas sosial merupakan struktur yang sama dengan aspek bahasa. Walaupun kenyataannya masih belum dirumuskan.
Bentuk perkembangan teori dalam kesusastraan Indonesia telah banyak yang meneladeni tentang alam. Hal ini para penyair mencari imajinatifnya bersumber pada alam, yang memungkinkan munculnya suatu aspek biologis, yang mempunyai nilai keindahan yang bersumber dari Tuhan.
Tahun 1984 contohnya, munculnya istilah baru; sastra kontekstual, yang dipelopori Arief Budiman dan Ariel Haryanto. Menurut mereka, semua sastra adalah kontekstual sehingga karya sastra mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Karya sastra itu tidak dapat hidup tanpa adanya penikmat sehingga seniman harus menyadari hal itu? Siapa penikmat dari karya yang dihasilkannya.
Seperti dalam catatan kebudayaan majalah sastra Horison nomor 1 bulan Januari 1985, Arief Budiman menjelaskan pokok-pokok pikirannya tentang dasar sastra kontekstual. Baginya sesuatu yang indah, sesuatu yang berarti bagi publiknya. Demikianlah, sastra yang baik, juga sastra yang bermakna bagi kelompok penikmatnya.
Lenin, tokoh yang satu ini dapat dikatakan sebagai peletak dasar tentang teori sastra. Ia memandang sastra sebagai suatu alat yang dapat memberikan perjuangan pada partainya. Di samping juga mencerminkan kenyataan, sastra mampu mengubah kenyataan sehingga dapat membuka mata masyarakat terhadap kebejatan-kebejatan yang terjadi dalam masyarakat. Juga, Johann Gottfried Herder (1744--1803) dan Hyppolyte Taine (1776--1817).
Dua tokoh terkemuka berkebangsaan Prancis ini membahas sastra dalam masalah kaitannya dengan kenyataan. Menurut mereka, karya sastra haruslah berakar pada lingkungan karya sastra itu sendiri sehingga karya sastra dapat menemukan tempat yang subur, yang mampu menjalankan fungsinya sebagai karya sastra. Karya sastra tidak memerlukan penilaian-penilaian, justru dengan adanya penilaian tersebut, karya sastra berada pada posisi yang harus diadili.
Pada kenyataannya, keberadaan karya sastra sangat dipengaruhi lingkungannya ketika karya sastra itu berada. Sebab, karya sastra merupakan ekspresi dari zaman itu sendiri. Keterkaitan adanya karya sastra dengan situasi sosial yang tengah terjadi di lingkungannya. Taine beranggapan ras, waktu, dan lingkungan merupakan latar belakang yang memunculkan karya sastra. Ia menghubungkan karya sastra berdasar pada sifat-sifat suatu bangsa seperti bentuk tubuh, suasana kejiwaan, tingkah laku, dan lain-lain, membagi kesusastraan ini dalam dua golongan kesusastraan Eropa, yaitu kesusastraan Eropa Selatan dan Utara.
Kesusastraan Eropa Selatan sesuai dengan iklimnya cerah dengan iklim masyarakat yang ceria. Maka Taine menyebutkan sebagai kesusastraan Eropa Selatan; kesusastraan yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kesusastraan Eropa utara Ia katakan kesusastraan yang dipenuhi kemurungan. Sesuai dengan iklimnya yang kelam dan dengan masyarakatnya yang suka bersedih.
Dalam bukunya yang berjudul Republic, Plato memandang kebenaran yang paling tertinggi hanya ada pada dunia Illahi sehingga di sini, karya hanya bersifat tiruan yang tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari dari para pembuatnya. Sebab itu, orang yang membuat benda-benda dalam kenyataannya tidak membuat benda-benda itu, akan tetapi meniru gagasan tentang benda-benda itu yang masternya telah ada dalam dunia Ilahi.
Dengan demikian, karya seni, menurut dia, tidak sampai ke dunia ide, tapi hanya bentuk tiruan dari bentuk yang aslinya. Dan dunia tiruan tidak pernah sama dengan yang ditirunya. Maka Plato memandang para pekerja seni sebagai dunia tiruan dari dunia ide atau dunia Ilahi. Jadi, dalam suatu negara, menurut dia, harus mengacu kepada dunia ide atau dunia gagasan karena kedua dunia itu mempunyai nilai tertinggi dalam mencapai kebenaran hakiki.
Dalam teorinya ini, ia menemukan istilah mimesis sebagai salah satu pendekatan atau sistem yang digunakan dalam mencari kebenaran tertinggi. Pandangan ini ditentang Aristoteles, muridnya. Bagi Aristoteles, karya seni tidak semata-mata tiruan dari kenyataan sehari-hari.
Seniman tidak menyampaikan kenyataan sehari-hari sebagaimana adanya. Namun, karya seni adalah kenyataan futuristik yang diciptakan dalam suatu proses kreatif seorang pengkerja seni.
Jadi, menurut dia, kebenaran karya seni tidak diukur dengan kebenaran yang ada dalam kenyataan sehari-hari karena kebenaran yang ada dalam karya seni adalah kebenaran dalam rangka keseluruhan karya yang bersifat imajinasi. Hal di atas menunjukkan mimesis dan kreativitas yang melahirkan fiksionalitas dalam karya sastra tidak dapat dipisahkan.
Karya sastra merupakan dunia fiksi semata. Apabila karya sastra sepenuhnya kenyataan, ia akan berubah menjadi karya sejarah sehingga keterpaduan antara karya sastra dan mimesis dan kreativitas pengarang menentukan keberhasilan atau tidaknya sebuah karya sastra.
Pembagian lain adalah menurut Wellek dan Warren, membagi ketiganya dalam tiga pendekatan. Pertama, dilihat dari sosiologi pengarang, Pendekatan ini membicarakan tentang status sosial, ideologi sosial pengarang. Kedua, sosiologi karya membicarakan mengenai masalah sosial yang ada pada karya sastra yang dihasilkan seniman. Ketiga, sosiologi sastra, yang membicarakan tentang penerimaan suatu golongan masyarakat tertentu terhadap karya sastra.
Dari ketiga pembagian di atas dapat diperincikan mengenai beberapa hal yang menjadi atau termasuk kajian sosiologi sastra, yaitu apabila karya sastra dianggap sebagai pencerminan suatu masyarakat pada suatu zaman, karya sastra dianggap dokumen sosial budaya. Dalam hal ini karya sastra tidak dilihat sebagai suatu proses karya seni karena sifatnya kesatuan dalam karya sastra juga diabaikan. Sebab, sastra dapat digunakan sebagai data penelitian. Sekian
n Sayyid Fahmi Alathas, lahir di Labuhan Maringgai, 23 November 1979. Aktif pada komunitas seni dan budaya Islam masyarakat Labuhan Maringgai di bawah Naungan Organisasi Remaja Boom Club (RBC).
MENURUT Marx, pada suatu zaman, di suatu bangsa terdapat pertentangan antara golongan bangsawan dengan golongan proletar atau masyarakat bawah, hubungan keduanya memperjuangkan keras agar tidak ada lagi perbedaan yang sangat mencolok. Pendapat pakar tersebut, mengalami perkembangan yang sangat besar dan cukup menarik, keduanya mempunyai hubungan. Keduanya dipengaruhi sosial budaya terhadap penciptaan karya itu sendiri.
Dari sinilah antarkeduanya mempunyai hubungan yang erat kaitannya. Ia langsung membaginya kedalam tiga pokok yang dapat memengaruhinya ke dalam realitas yang dapat dijadikan sebagai acuan membangun masyarakat tanpa kelas sosial. Yang pertama, Marx membagi ke dalam fungsi sosial. Kedua, Ia harus mengabdi kepada rakyat banyak. Ketiga, harus merupakan bagian kegiatan partai.
Dalam hal ini, Lucien Goldmann, tokoh para Marxis, Ia memandang karya sastra hanya sebatas struktur yang menghubungkan dengan sejarah. Pandangan ini sangat berbeda dengan Marx. Bagi dia, karya sastra harus dianalisis secara struktural dengan aspek kesejarahan.
Maka, Ia memunculkan pendapat barunya tentang sastra ke dalam pendekatan struktualisme genetik. Pendekatan ini hanya melihat karya sastra sebagai karya yang bernilai, sedangkan karya yang lemah, ia tidak katakan dalam kajiannya.
Dengan demikian, kajiannya bukanlah termasuk falsafah Marxis. Atau yang disebut teori non-Marxis. Bagi dia, setiap individu itu tidak memiliki pandangan dunia sendiri, melainkan pandangan terhadap dunia kelompok sosial sehingga segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas sosial merupakan struktur yang sama dengan aspek bahasa. Walaupun kenyataannya masih belum dirumuskan.
Bentuk perkembangan teori dalam kesusastraan Indonesia telah banyak yang meneladeni tentang alam. Hal ini para penyair mencari imajinatifnya bersumber pada alam, yang memungkinkan munculnya suatu aspek biologis, yang mempunyai nilai keindahan yang bersumber dari Tuhan.
Tahun 1984 contohnya, munculnya istilah baru; sastra kontekstual, yang dipelopori Arief Budiman dan Ariel Haryanto. Menurut mereka, semua sastra adalah kontekstual sehingga karya sastra mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Karya sastra itu tidak dapat hidup tanpa adanya penikmat sehingga seniman harus menyadari hal itu? Siapa penikmat dari karya yang dihasilkannya.
Seperti dalam catatan kebudayaan majalah sastra Horison nomor 1 bulan Januari 1985, Arief Budiman menjelaskan pokok-pokok pikirannya tentang dasar sastra kontekstual. Baginya sesuatu yang indah, sesuatu yang berarti bagi publiknya. Demikianlah, sastra yang baik, juga sastra yang bermakna bagi kelompok penikmatnya.
Lenin, tokoh yang satu ini dapat dikatakan sebagai peletak dasar tentang teori sastra. Ia memandang sastra sebagai suatu alat yang dapat memberikan perjuangan pada partainya. Di samping juga mencerminkan kenyataan, sastra mampu mengubah kenyataan sehingga dapat membuka mata masyarakat terhadap kebejatan-kebejatan yang terjadi dalam masyarakat. Juga, Johann Gottfried Herder (1744--1803) dan Hyppolyte Taine (1776--1817).
Dua tokoh terkemuka berkebangsaan Prancis ini membahas sastra dalam masalah kaitannya dengan kenyataan. Menurut mereka, karya sastra haruslah berakar pada lingkungan karya sastra itu sendiri sehingga karya sastra dapat menemukan tempat yang subur, yang mampu menjalankan fungsinya sebagai karya sastra. Karya sastra tidak memerlukan penilaian-penilaian, justru dengan adanya penilaian tersebut, karya sastra berada pada posisi yang harus diadili.
Pada kenyataannya, keberadaan karya sastra sangat dipengaruhi lingkungannya ketika karya sastra itu berada. Sebab, karya sastra merupakan ekspresi dari zaman itu sendiri. Keterkaitan adanya karya sastra dengan situasi sosial yang tengah terjadi di lingkungannya. Taine beranggapan ras, waktu, dan lingkungan merupakan latar belakang yang memunculkan karya sastra. Ia menghubungkan karya sastra berdasar pada sifat-sifat suatu bangsa seperti bentuk tubuh, suasana kejiwaan, tingkah laku, dan lain-lain, membagi kesusastraan ini dalam dua golongan kesusastraan Eropa, yaitu kesusastraan Eropa Selatan dan Utara.
Kesusastraan Eropa Selatan sesuai dengan iklimnya cerah dengan iklim masyarakat yang ceria. Maka Taine menyebutkan sebagai kesusastraan Eropa Selatan; kesusastraan yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kesusastraan Eropa utara Ia katakan kesusastraan yang dipenuhi kemurungan. Sesuai dengan iklimnya yang kelam dan dengan masyarakatnya yang suka bersedih.
Dalam bukunya yang berjudul Republic, Plato memandang kebenaran yang paling tertinggi hanya ada pada dunia Illahi sehingga di sini, karya hanya bersifat tiruan yang tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari dari para pembuatnya. Sebab itu, orang yang membuat benda-benda dalam kenyataannya tidak membuat benda-benda itu, akan tetapi meniru gagasan tentang benda-benda itu yang masternya telah ada dalam dunia Ilahi.
Dengan demikian, karya seni, menurut dia, tidak sampai ke dunia ide, tapi hanya bentuk tiruan dari bentuk yang aslinya. Dan dunia tiruan tidak pernah sama dengan yang ditirunya. Maka Plato memandang para pekerja seni sebagai dunia tiruan dari dunia ide atau dunia Ilahi. Jadi, dalam suatu negara, menurut dia, harus mengacu kepada dunia ide atau dunia gagasan karena kedua dunia itu mempunyai nilai tertinggi dalam mencapai kebenaran hakiki.
Dalam teorinya ini, ia menemukan istilah mimesis sebagai salah satu pendekatan atau sistem yang digunakan dalam mencari kebenaran tertinggi. Pandangan ini ditentang Aristoteles, muridnya. Bagi Aristoteles, karya seni tidak semata-mata tiruan dari kenyataan sehari-hari.
Seniman tidak menyampaikan kenyataan sehari-hari sebagaimana adanya. Namun, karya seni adalah kenyataan futuristik yang diciptakan dalam suatu proses kreatif seorang pengkerja seni.
Jadi, menurut dia, kebenaran karya seni tidak diukur dengan kebenaran yang ada dalam kenyataan sehari-hari karena kebenaran yang ada dalam karya seni adalah kebenaran dalam rangka keseluruhan karya yang bersifat imajinasi. Hal di atas menunjukkan mimesis dan kreativitas yang melahirkan fiksionalitas dalam karya sastra tidak dapat dipisahkan.
Karya sastra merupakan dunia fiksi semata. Apabila karya sastra sepenuhnya kenyataan, ia akan berubah menjadi karya sejarah sehingga keterpaduan antara karya sastra dan mimesis dan kreativitas pengarang menentukan keberhasilan atau tidaknya sebuah karya sastra.
Pembagian lain adalah menurut Wellek dan Warren, membagi ketiganya dalam tiga pendekatan. Pertama, dilihat dari sosiologi pengarang, Pendekatan ini membicarakan tentang status sosial, ideologi sosial pengarang. Kedua, sosiologi karya membicarakan mengenai masalah sosial yang ada pada karya sastra yang dihasilkan seniman. Ketiga, sosiologi sastra, yang membicarakan tentang penerimaan suatu golongan masyarakat tertentu terhadap karya sastra.
Dari ketiga pembagian di atas dapat diperincikan mengenai beberapa hal yang menjadi atau termasuk kajian sosiologi sastra, yaitu apabila karya sastra dianggap sebagai pencerminan suatu masyarakat pada suatu zaman, karya sastra dianggap dokumen sosial budaya. Dalam hal ini karya sastra tidak dilihat sebagai suatu proses karya seni karena sifatnya kesatuan dalam karya sastra juga diabaikan. Sebab, sastra dapat digunakan sebagai data penelitian. Sekian
n Sayyid Fahmi Alathas, lahir di Labuhan Maringgai, 23 November 1979. Aktif pada komunitas seni dan budaya Islam masyarakat Labuhan Maringgai di bawah Naungan Organisasi Remaja Boom Club (RBC).
Sastra dan Pahlawan
Sastra dan Pahlawan
Minggu, 23 Nopember 2008 | 16:42 WIB
Bandung Mawardi
Peneliti Kabut Institut (Solo)
Toto Sudarto Bachtiar pada bulan November 1955 menulis sebuah puisi terkenal dengan judul “Pahlawan Tak Dikenal”. Toto menuliskan puisi itu sebagai rekaman dari perenungan dan pengentalan selama 10 tahun ketika ikut dalam perjuangan kemerdekaan 1945. Toto mengisahkan: Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring / Tetapi bukan tidur, sayang / Sebuah lubang peluru bundar di dadanya / Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Puisi ini menjadi memori kolektif karena kerap hadir di buku teks pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia atau jadi teks untuk lomba baca puisi. Puisi “Pahlawan Tak Dikenal” merepresentasikan narasi empati terhadap lakon hidup pahlawan.
Djawastin Hasugian pada tahun 1965 menuliskan sebuah puisi yang mengacu pada peristiwa 10 November 1945. Penyair dengan kalem mengenangkan peristiwa pertempuran rakyat Indonesia dengan pasukan Sekutu di Surabaya. Kenangan berulang atas perjuangan dan kematian pahlawan dituliskan oleh penyair: Hari ini kami kembali mengenangmu seperti juga / tahun-tahun yang lalu / Tertengadah kami memandang kemboja yang / semakin tua di atas kuburanmu / Mengheningkan cipta dengan air mata atas / kehadiran dan ketiadaanmu / Ketika bumi rakyat tercinta ini ditindas dan kau / bangkit melepas nyawa. Puisi ini dramatis dan sugestif.
Puisi Toto Sudarto Bachtiar dan Djawastin Hasugian itu jadi representasi kecil perhatian pengarang sastra Indonesia modern terhadap tema pahlawan. Puisi-puisi dengan tema pahlawan memang membuka kemungkinan keterlibatan empati dan simpati pembaca untuk masuk dalam narasi sejarah dan pengalaman tokoh. Konstruksi puisi pun sanggup mengantarkan pembaca pada pengetahuan pahlawan dalam kolaborasi fakta-fiksi.
* * *
Teks-teks novel Indonesia modern dengan tema pahlawan terhitung dalam jumlah sedikit dan kurang dalam pembicaraan (esai, kritik, atau penelitian sastra). Beberapa novel yang mengisahkan tokoh pahlawan: Surapati (Abdul Muis), Surabaya (Idrus), Jejak Kaki Wolter Monginsidi, (S. Sinansari Ecip), Kuantar ke Gerbang (Ramadhan KH), Cut Nya Dien (Ragil Soewarno Pragolapati), Cermin Kaca Soekarno (Mayon Sutrisno), dan lain-lain. Pengisahan pahlawan dalam bentuk novel memang kurang populer bagi publik pembaca. Publik cenderung mengenali pahlawan melalui medium buku teks pelajaran, buku sejarah, buku biografi, buku memoar, esai, artikel, atau film.
H.B. Jassin sebagai dokumentator dan kritikus penting dalam kesusastraan Indonesia modern memberi perhatian atas kehadiran novel biografi Cermin Kaca Soekarno. Novel Mayon Sutrisno itu dinilai H.B. Jassin cukup berhasil mengisahkan kehidupan Soekarno dalam struktur novel. H.B. Jassin (1984) dengan sugestif mengungkapkan: “Generasi muda kita, generasi penerus, perlu membaca buku ini. Buku ini merupakan pelajaran sejarah dalam bentuk roman.” Anjuran H.B. Jassin kentara memakai tendensi pembelajaran sejarah melalui sastra bakal mengantarkan public pembaca pada keterlibatan interpretasi secara intensif.
Pemilihan bentuk novel untuk mengisahkan kehidupan tokoh pahlawan memiliki aksentuasi pada kekuatan narasi literer. Pengarang mengolah bahan atau sumber dengan struktur dan bahasa dalam pergulatan fakta-fiksi. Unsur-unsur tokoh, peristiwa, latar waktu dan tempat, konflik sebagai konstruksi teks novel mengandung tegangan dalam pengisahan historis dan imajinatif. Novel memiliki ruang gerak bebas untuk menarasikan dan menghidupkan fakta. Narasi itu tentu membuat ketokohan pahlawan menjadi manusiwai dan familiar untuk mendapatkan interpretasi dari publik pembaca.
* * *
Eksplorasi tema pahlawan pun bisa memakai bentuk puisi dengan struktur dan konvensi berbeda dari novel. Puisi-puisi dengan tematis pahlawan juga tercatat dalam jumlah kecil dibandingkan dengan tematis-tematis lain. Puisi terkenal Chairil Anwar dengan berjudul “Diponegoro” (1943) adalah puisi terkenal dan kerap menjadi acuan dalam pembicaraan sastra dan tema nasionalisme.
Puisi Chairil Anwar itu tidak untuh mengisahkan biografi Diponegoro. Ketokohan dan heroisme Diponegoro diungkapkan Chairil Anwar dengan maksud untuk memberi semangat dalam menjalani revolusi Indonesia. Heroisme Diponegoro diungkapkan Chairil Anwar dalam bait mumpuni: Di depan sekali tuan menanti / Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali. / Pedang di kanan, keris di kiri / Berselempang semangat yang tak bisa mati. Ungkapan terkenal Chairil Anwar yang terus dikenang dalam puisi itu adalah: Sekali berarti / Sudah itu mati.
Subagio Sastrowardoyo pun fasih mengisahkan pahlawan Monginsidi. dalam puisi “Monginsidi”. Puisi itu dengan memakai bentuk aku lirik mengajak pembaca merasakan heroisme Monginsidi yang mati pada usia muda. Monginsidi dikisahkan sebagai seorang pemuda yang hidup dengan lakon dramatis sebagai pemimpin gerilya melawan kolonilal. Monginsidi menemui ajal dengan ikhlas. Kisah penangkapan dan kematian Monginsidi terasa herois dalam bait ini: Aku adalah dia yang terperangkap siasat musuh karena / pengkhianatan / Aku adalah dia yang digiring sebagai hewan di muka regu / eksekusi / Aku adalah dia yang berteriak ‘merdeka’ sebelum ditembak / mati.
Saini K.M. pada tahun 1993 menulis sebuah puisi dengan judul “Dewi Sartika”. Puisi ini mengungkapkan ketokohan Dewi Sartika sebagai sosok perempuan revolusioner dalam kontribusinya terhadap konstruksi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saini menuturkan dalam pembahasaan metaforis dan bentuk liris. Dewi Sartika dituturkan dengan metafora feminis yang hidup: Kuntum yang berkembang dalam sepi / Di pinggir jalan tempat sejarah lewat / Akankah ia hanya menyebar wangi / Pada angin lalu, pada masa lalu semata? Puisi Saini K.M. terasa tidak mendikte atau menggurui pembaca mengenai nilai-nilai perjuangan sosok pahlawan perempuan tapi membuka narasi-narasi inspiratif.
Perhatian terhadap tematis pahlawan pun ditunjukkan oleh Jose Rizal Manua dalam puisi “Pahlawan itu Adalah Ibuku” (2004). Jose menonjolkan sosok-sosok pahlawan perempuan: Kartini, Dewi Sartika, Cristina Marta Tiahahu, dan Cut Nya Dien. Penyair mengajak pembaca mengenang kembali kisah sejarah tokoh dan relevansi dengan realitas Indonesia mutakhir. Jose menulis: Sejarah punya cerita / tentang Kartini dan Dewi Sartika / tentang Christina Marta Tiahahu / dan Cut Nyak Dien. Sejarah panjang pembentukan bangsa Indonesia dengan kontribusi pahlawan-pahlawan perempuan itu memunculkan pencerahan-pencerahan besar: terhadap kesadaran peran (emansipasi perempuan) dalam pelbagai sisi kehidupan dan kesadaran nasionalisme. Pahlawan-pahlawan perempuan itu inspiratif.
Elaborasi terhadap pahlawan perempuan dikisahkan dengan apik oleh M.H. Skelely Lulofs dalam novel-biografis Degeschiedenis van een Atjehse vorstin (1948). Buku ini terbit dalam terjemahan Indonesia dengan judul Cut Nyak Din: Kisah Ratu Aceh (2007). Lulofs dengan narasi mumpuni mengisahkan Cut Nyak Din sebagai subjek penting dalam perjalanan sejarah Indonesia melalui lakon kolonialisme. Cut NyaK Din adalah sosok pahlawan fenomenal dalam menentukan garis perjuangan-heroisme dan kesadaran atas risiko sakit dan kematian.
* * *
Soekarno mengatakan: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.” Ungkapan patut jadi acuan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan apresiasi terhadap kontribusi pahlawan dalam konstruksi Indonesia. Pengenalan dan pengetahuan terhadap pahlawan itu jadi terasa hidup dengan medium sastra. Prosa dan puisi memberi ruang interpretasi inklusif dan pluralistik untuk membaca dan menilai pahlawan dengan acuan fakta historis dan sentuhan fiksi-imajinasi. Begitu. n
Minggu, 23 Nopember 2008 | 16:42 WIB
Bandung Mawardi
Peneliti Kabut Institut (Solo)
Toto Sudarto Bachtiar pada bulan November 1955 menulis sebuah puisi terkenal dengan judul “Pahlawan Tak Dikenal”. Toto menuliskan puisi itu sebagai rekaman dari perenungan dan pengentalan selama 10 tahun ketika ikut dalam perjuangan kemerdekaan 1945. Toto mengisahkan: Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring / Tetapi bukan tidur, sayang / Sebuah lubang peluru bundar di dadanya / Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Puisi ini menjadi memori kolektif karena kerap hadir di buku teks pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia atau jadi teks untuk lomba baca puisi. Puisi “Pahlawan Tak Dikenal” merepresentasikan narasi empati terhadap lakon hidup pahlawan.
Djawastin Hasugian pada tahun 1965 menuliskan sebuah puisi yang mengacu pada peristiwa 10 November 1945. Penyair dengan kalem mengenangkan peristiwa pertempuran rakyat Indonesia dengan pasukan Sekutu di Surabaya. Kenangan berulang atas perjuangan dan kematian pahlawan dituliskan oleh penyair: Hari ini kami kembali mengenangmu seperti juga / tahun-tahun yang lalu / Tertengadah kami memandang kemboja yang / semakin tua di atas kuburanmu / Mengheningkan cipta dengan air mata atas / kehadiran dan ketiadaanmu / Ketika bumi rakyat tercinta ini ditindas dan kau / bangkit melepas nyawa. Puisi ini dramatis dan sugestif.
Puisi Toto Sudarto Bachtiar dan Djawastin Hasugian itu jadi representasi kecil perhatian pengarang sastra Indonesia modern terhadap tema pahlawan. Puisi-puisi dengan tema pahlawan memang membuka kemungkinan keterlibatan empati dan simpati pembaca untuk masuk dalam narasi sejarah dan pengalaman tokoh. Konstruksi puisi pun sanggup mengantarkan pembaca pada pengetahuan pahlawan dalam kolaborasi fakta-fiksi.
* * *
Teks-teks novel Indonesia modern dengan tema pahlawan terhitung dalam jumlah sedikit dan kurang dalam pembicaraan (esai, kritik, atau penelitian sastra). Beberapa novel yang mengisahkan tokoh pahlawan: Surapati (Abdul Muis), Surabaya (Idrus), Jejak Kaki Wolter Monginsidi, (S. Sinansari Ecip), Kuantar ke Gerbang (Ramadhan KH), Cut Nya Dien (Ragil Soewarno Pragolapati), Cermin Kaca Soekarno (Mayon Sutrisno), dan lain-lain. Pengisahan pahlawan dalam bentuk novel memang kurang populer bagi publik pembaca. Publik cenderung mengenali pahlawan melalui medium buku teks pelajaran, buku sejarah, buku biografi, buku memoar, esai, artikel, atau film.
H.B. Jassin sebagai dokumentator dan kritikus penting dalam kesusastraan Indonesia modern memberi perhatian atas kehadiran novel biografi Cermin Kaca Soekarno. Novel Mayon Sutrisno itu dinilai H.B. Jassin cukup berhasil mengisahkan kehidupan Soekarno dalam struktur novel. H.B. Jassin (1984) dengan sugestif mengungkapkan: “Generasi muda kita, generasi penerus, perlu membaca buku ini. Buku ini merupakan pelajaran sejarah dalam bentuk roman.” Anjuran H.B. Jassin kentara memakai tendensi pembelajaran sejarah melalui sastra bakal mengantarkan public pembaca pada keterlibatan interpretasi secara intensif.
Pemilihan bentuk novel untuk mengisahkan kehidupan tokoh pahlawan memiliki aksentuasi pada kekuatan narasi literer. Pengarang mengolah bahan atau sumber dengan struktur dan bahasa dalam pergulatan fakta-fiksi. Unsur-unsur tokoh, peristiwa, latar waktu dan tempat, konflik sebagai konstruksi teks novel mengandung tegangan dalam pengisahan historis dan imajinatif. Novel memiliki ruang gerak bebas untuk menarasikan dan menghidupkan fakta. Narasi itu tentu membuat ketokohan pahlawan menjadi manusiwai dan familiar untuk mendapatkan interpretasi dari publik pembaca.
* * *
Eksplorasi tema pahlawan pun bisa memakai bentuk puisi dengan struktur dan konvensi berbeda dari novel. Puisi-puisi dengan tematis pahlawan juga tercatat dalam jumlah kecil dibandingkan dengan tematis-tematis lain. Puisi terkenal Chairil Anwar dengan berjudul “Diponegoro” (1943) adalah puisi terkenal dan kerap menjadi acuan dalam pembicaraan sastra dan tema nasionalisme.
Puisi Chairil Anwar itu tidak untuh mengisahkan biografi Diponegoro. Ketokohan dan heroisme Diponegoro diungkapkan Chairil Anwar dengan maksud untuk memberi semangat dalam menjalani revolusi Indonesia. Heroisme Diponegoro diungkapkan Chairil Anwar dalam bait mumpuni: Di depan sekali tuan menanti / Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali. / Pedang di kanan, keris di kiri / Berselempang semangat yang tak bisa mati. Ungkapan terkenal Chairil Anwar yang terus dikenang dalam puisi itu adalah: Sekali berarti / Sudah itu mati.
Subagio Sastrowardoyo pun fasih mengisahkan pahlawan Monginsidi. dalam puisi “Monginsidi”. Puisi itu dengan memakai bentuk aku lirik mengajak pembaca merasakan heroisme Monginsidi yang mati pada usia muda. Monginsidi dikisahkan sebagai seorang pemuda yang hidup dengan lakon dramatis sebagai pemimpin gerilya melawan kolonilal. Monginsidi menemui ajal dengan ikhlas. Kisah penangkapan dan kematian Monginsidi terasa herois dalam bait ini: Aku adalah dia yang terperangkap siasat musuh karena / pengkhianatan / Aku adalah dia yang digiring sebagai hewan di muka regu / eksekusi / Aku adalah dia yang berteriak ‘merdeka’ sebelum ditembak / mati.
Saini K.M. pada tahun 1993 menulis sebuah puisi dengan judul “Dewi Sartika”. Puisi ini mengungkapkan ketokohan Dewi Sartika sebagai sosok perempuan revolusioner dalam kontribusinya terhadap konstruksi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saini menuturkan dalam pembahasaan metaforis dan bentuk liris. Dewi Sartika dituturkan dengan metafora feminis yang hidup: Kuntum yang berkembang dalam sepi / Di pinggir jalan tempat sejarah lewat / Akankah ia hanya menyebar wangi / Pada angin lalu, pada masa lalu semata? Puisi Saini K.M. terasa tidak mendikte atau menggurui pembaca mengenai nilai-nilai perjuangan sosok pahlawan perempuan tapi membuka narasi-narasi inspiratif.
Perhatian terhadap tematis pahlawan pun ditunjukkan oleh Jose Rizal Manua dalam puisi “Pahlawan itu Adalah Ibuku” (2004). Jose menonjolkan sosok-sosok pahlawan perempuan: Kartini, Dewi Sartika, Cristina Marta Tiahahu, dan Cut Nya Dien. Penyair mengajak pembaca mengenang kembali kisah sejarah tokoh dan relevansi dengan realitas Indonesia mutakhir. Jose menulis: Sejarah punya cerita / tentang Kartini dan Dewi Sartika / tentang Christina Marta Tiahahu / dan Cut Nyak Dien. Sejarah panjang pembentukan bangsa Indonesia dengan kontribusi pahlawan-pahlawan perempuan itu memunculkan pencerahan-pencerahan besar: terhadap kesadaran peran (emansipasi perempuan) dalam pelbagai sisi kehidupan dan kesadaran nasionalisme. Pahlawan-pahlawan perempuan itu inspiratif.
Elaborasi terhadap pahlawan perempuan dikisahkan dengan apik oleh M.H. Skelely Lulofs dalam novel-biografis Degeschiedenis van een Atjehse vorstin (1948). Buku ini terbit dalam terjemahan Indonesia dengan judul Cut Nyak Din: Kisah Ratu Aceh (2007). Lulofs dengan narasi mumpuni mengisahkan Cut Nyak Din sebagai subjek penting dalam perjalanan sejarah Indonesia melalui lakon kolonialisme. Cut NyaK Din adalah sosok pahlawan fenomenal dalam menentukan garis perjuangan-heroisme dan kesadaran atas risiko sakit dan kematian.
* * *
Soekarno mengatakan: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.” Ungkapan patut jadi acuan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan apresiasi terhadap kontribusi pahlawan dalam konstruksi Indonesia. Pengenalan dan pengetahuan terhadap pahlawan itu jadi terasa hidup dengan medium sastra. Prosa dan puisi memberi ruang interpretasi inklusif dan pluralistik untuk membaca dan menilai pahlawan dengan acuan fakta historis dan sentuhan fiksi-imajinasi. Begitu. n
Literature and Politics
This subject is usually examined in 3 categories: the political content in works of literature; the political activities of writers and their organizations to secure respect, recognition and economic independence; and relations between writers and the state respecting the rights of the author and of literature (see AUTHORS AND THEIR MILIEU).
From the beginning, Canadian history has presented highly political subjects for our literature. European nations struggled for territorial possession and for favourable boundary decisions. Christian missionaries and settlers struggled with the aborigines for souls and space for settlement. Settlement groups disputed among themselves and with outsiders the nature of the society that was forming. Later, history and literature were shaped by tension between the individual and the community, between "authority" and "personal freedom," between imperial powers and the national will for self-determination. Finally the continuing global tension between socialist and liberal-capitalist ideologies is mirrored in Canadian literature.
Since early times, relations between literature and politics have been manifested in the organization of many literary interest groups, formed to make members' work better known, to encourage production, to pressure governments and other patrons for support, and to secure an atmosphere in which writers can produce well and profitably. Such organizations have been born and have died according to the energy of their members and the liveliness of the political and social issues with which they have been engaged.
The first in what is now Canada may have been the ORDRE DE BON TEMPS (Order of Good Cheer), founded by Samuel de CHAMPLAIN in ACADIA in 1606 to entertain the colonists through the long winter with literary creations and scientific studies. Usually claimed as the oldest, however, is the LITERARY AND HISTORICAL SOCIETY OF QUEBEC, fd 1824, a largely English organization despite its location. The later francophone INSTITUT CANADIEN, fd 1844, had over 700 members, a large library and connections with France. It was liberal, and for a short time some members favoured annexation of Canada East (Québec) to the US. The Institut was attacked by Monseigneur Ignace BOURGET for its willingness to spread secular ideas. It diminished in the 1860s and 1870s largely because of church opposition to its progressive policies, and it faded away at the turn of the century. The École littéraire de Montréal (1895) concerned itself principally with aesthetic matters and is renowned for having among its members Émile NELLIGAN, Albert Lozeau and Albert Ferland.
In English Canada the claims of literature were often expressed in MECHANICS' INSTITUTES, which appeared as early as the 1820s in many cities "to afford instruction in the principles of the arts and in the wonders of science and useful knowledge." Literary and historical societies also developed in Montréal, Toronto, Halifax, Saint John and Winnipeg as the century progressed. One of the most publicly volatile organizations in the 19th century was the CANADA FIRST movement. Formed in Ottawa in 1868, with a platform that united political nationalism and the encouragement of literature and culture, it eventually became a political party. Unsuccessful in politics, it nevertheless had a significant effect on the production of literature and the establishment of a Canadian tradition in the arts.
In 1921 the CANADIAN AUTHORS ASSOCIATION was founded "to foster and develop a climate favourable to the creative arts, to promote recognition of Canadian writers and their work." Support for the CAA was strong, and in its first 3 years it lobbied hard for COPYRIGHT legislation to safeguard the interests of Canadian authors. A francophone section was created in 1922, and it became, in 1936, the Société des écrivains canadiens.
The CAA involved itself with the production of periodicals and poetry anthologies. It helped to create the GOVERNOR GENERAL'S LITERARY AWARDS (1937) and was the precursor of more recently created literary organizations devoted to the rights and well-being of writers, such as the LEAGUE OF CANADIAN POETS (1966), the Newfoundland Writers Guild (1968), Playwrights Canada (1972), the WRITERS' UNION OF CANADA (1973) and the UNION DES ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS (1977).
The claims of writers, and indeed all artists, to organized support by government was considered sympathetically in the 1951 report of the Massey Royal Commission on NATIONAL DEVELOPMENT IN THE ARTS, LETTERS AND SCIENCES. This report led in 1957 to the creation of the CANADA COUNCIL, which has transformed the relation of writers and other artists to government. Today, provincial councils parallel and supplement the Canada Council's work, providing financial and other support for people in the arts.
The grants, literary awards and support structures that have developed since 1957 have been criticized; however, some claim that public money is spent badly upon people who have little talent, and for the production of inferior works; others feel that public support of artists introduces political bias in the production of literary work and invites writers to censor themselves in order to please the governments of the day. Nevertheless, Canadian governments follow the pattern of governments elsewhere, actively supporting the production of literature through various agencies.
Naturally, writers espousing political ideas or policies that are distinctly opposed to the governments of the day have found themselves in tense situations, despite the widespread belief that Canadians have full freedom of expression. For example, in 1933 a mock trial drama, Eight Men Speak, played to an audience of 1500 in Toronto. The play alleged that Canadian Communist Party leader Tim BUCK, recently arrested with others under an eccentric and unpopular s98 of the Criminal Code, had an attempt made upon his life by a prison guard who acted with approval of people in the government. Police moved in on the play, effectively suspending its life until it was published in book form in 1976. The effect upon the general sense of literary freedom caused by such individual acts of government intervention cannot be measured. But at various times actions initiated or sanctioned by governments and their agencies have made it clear that the state has disapproved of some kinds of literature.
Novels and other literary forms dealing with political events or beliefs are numerous. A few representative works that show Canadian authors' wide range of political interest are Irene Baird's novel Waste Heritage (1939), concerned with unemployment in the GREAT DEPRESSION; George RYGA's play The Ecstasy of Rita Joe (1967), dealing with the plight of native people; Richard ROHMER's novel Ultimatum (1973), about conflict between Canada and the US; Hubert AQUIN's novel PROCHAIN ÉPISODE (1965), dealing with the psychology of Québec separatism; and Ivan Shaffer's novel The Medicine Man (1975), exploring conflict arising between large corporate interests and reformist members of the Canadian House of Commons.
In a less confrontational way writers have treated the political nature of life in Canada from the earliest times. John RICHARDSON'S WACOUSTA (1832), William KIRBY's The GOLDEN DOG (1877) and Philippe AUBERT DE GASPÉ Sr's, Les ANCIENS CANADIENS (1863) all deal, each in its own way, with the character of the Canadian community and the nature of the political order. That theme has continued unflaggingly as a subject of literature to our day.
Because modern Canada continues to debate REGIONALISM and centralism, ANARCHISM and communitarianism, national independence and association with US power, socialism and capitalism, and independence or federal association for Québec, the country's literature exhibits a continuing political dimension.
Literary associations occupy themselves with many of these questions, and theories of literary creation in Canada tend to be closely associated with the political views of those who construct the theories. Indeed, the character of Canada's internal and external relations ensures that the literature of the country, which began in the midst of strong political tensions, will continue in a similar milieu. Our nation provides an especially clear argument that a country's literature and its politics are inseparable and affect each other on many visible and invisible levels.
Author ROBIN MATHEWS
From the beginning, Canadian history has presented highly political subjects for our literature. European nations struggled for territorial possession and for favourable boundary decisions. Christian missionaries and settlers struggled with the aborigines for souls and space for settlement. Settlement groups disputed among themselves and with outsiders the nature of the society that was forming. Later, history and literature were shaped by tension between the individual and the community, between "authority" and "personal freedom," between imperial powers and the national will for self-determination. Finally the continuing global tension between socialist and liberal-capitalist ideologies is mirrored in Canadian literature.
Since early times, relations between literature and politics have been manifested in the organization of many literary interest groups, formed to make members' work better known, to encourage production, to pressure governments and other patrons for support, and to secure an atmosphere in which writers can produce well and profitably. Such organizations have been born and have died according to the energy of their members and the liveliness of the political and social issues with which they have been engaged.
The first in what is now Canada may have been the ORDRE DE BON TEMPS (Order of Good Cheer), founded by Samuel de CHAMPLAIN in ACADIA in 1606 to entertain the colonists through the long winter with literary creations and scientific studies. Usually claimed as the oldest, however, is the LITERARY AND HISTORICAL SOCIETY OF QUEBEC, fd 1824, a largely English organization despite its location. The later francophone INSTITUT CANADIEN, fd 1844, had over 700 members, a large library and connections with France. It was liberal, and for a short time some members favoured annexation of Canada East (Québec) to the US. The Institut was attacked by Monseigneur Ignace BOURGET for its willingness to spread secular ideas. It diminished in the 1860s and 1870s largely because of church opposition to its progressive policies, and it faded away at the turn of the century. The École littéraire de Montréal (1895) concerned itself principally with aesthetic matters and is renowned for having among its members Émile NELLIGAN, Albert Lozeau and Albert Ferland.
In English Canada the claims of literature were often expressed in MECHANICS' INSTITUTES, which appeared as early as the 1820s in many cities "to afford instruction in the principles of the arts and in the wonders of science and useful knowledge." Literary and historical societies also developed in Montréal, Toronto, Halifax, Saint John and Winnipeg as the century progressed. One of the most publicly volatile organizations in the 19th century was the CANADA FIRST movement. Formed in Ottawa in 1868, with a platform that united political nationalism and the encouragement of literature and culture, it eventually became a political party. Unsuccessful in politics, it nevertheless had a significant effect on the production of literature and the establishment of a Canadian tradition in the arts.
In 1921 the CANADIAN AUTHORS ASSOCIATION was founded "to foster and develop a climate favourable to the creative arts, to promote recognition of Canadian writers and their work." Support for the CAA was strong, and in its first 3 years it lobbied hard for COPYRIGHT legislation to safeguard the interests of Canadian authors. A francophone section was created in 1922, and it became, in 1936, the Société des écrivains canadiens.
The CAA involved itself with the production of periodicals and poetry anthologies. It helped to create the GOVERNOR GENERAL'S LITERARY AWARDS (1937) and was the precursor of more recently created literary organizations devoted to the rights and well-being of writers, such as the LEAGUE OF CANADIAN POETS (1966), the Newfoundland Writers Guild (1968), Playwrights Canada (1972), the WRITERS' UNION OF CANADA (1973) and the UNION DES ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS (1977).
The claims of writers, and indeed all artists, to organized support by government was considered sympathetically in the 1951 report of the Massey Royal Commission on NATIONAL DEVELOPMENT IN THE ARTS, LETTERS AND SCIENCES. This report led in 1957 to the creation of the CANADA COUNCIL, which has transformed the relation of writers and other artists to government. Today, provincial councils parallel and supplement the Canada Council's work, providing financial and other support for people in the arts.
The grants, literary awards and support structures that have developed since 1957 have been criticized; however, some claim that public money is spent badly upon people who have little talent, and for the production of inferior works; others feel that public support of artists introduces political bias in the production of literary work and invites writers to censor themselves in order to please the governments of the day. Nevertheless, Canadian governments follow the pattern of governments elsewhere, actively supporting the production of literature through various agencies.
Naturally, writers espousing political ideas or policies that are distinctly opposed to the governments of the day have found themselves in tense situations, despite the widespread belief that Canadians have full freedom of expression. For example, in 1933 a mock trial drama, Eight Men Speak, played to an audience of 1500 in Toronto. The play alleged that Canadian Communist Party leader Tim BUCK, recently arrested with others under an eccentric and unpopular s98 of the Criminal Code, had an attempt made upon his life by a prison guard who acted with approval of people in the government. Police moved in on the play, effectively suspending its life until it was published in book form in 1976. The effect upon the general sense of literary freedom caused by such individual acts of government intervention cannot be measured. But at various times actions initiated or sanctioned by governments and their agencies have made it clear that the state has disapproved of some kinds of literature.
Novels and other literary forms dealing with political events or beliefs are numerous. A few representative works that show Canadian authors' wide range of political interest are Irene Baird's novel Waste Heritage (1939), concerned with unemployment in the GREAT DEPRESSION; George RYGA's play The Ecstasy of Rita Joe (1967), dealing with the plight of native people; Richard ROHMER's novel Ultimatum (1973), about conflict between Canada and the US; Hubert AQUIN's novel PROCHAIN ÉPISODE (1965), dealing with the psychology of Québec separatism; and Ivan Shaffer's novel The Medicine Man (1975), exploring conflict arising between large corporate interests and reformist members of the Canadian House of Commons.
In a less confrontational way writers have treated the political nature of life in Canada from the earliest times. John RICHARDSON'S WACOUSTA (1832), William KIRBY's The GOLDEN DOG (1877) and Philippe AUBERT DE GASPÉ Sr's, Les ANCIENS CANADIENS (1863) all deal, each in its own way, with the character of the Canadian community and the nature of the political order. That theme has continued unflaggingly as a subject of literature to our day.
Because modern Canada continues to debate REGIONALISM and centralism, ANARCHISM and communitarianism, national independence and association with US power, socialism and capitalism, and independence or federal association for Québec, the country's literature exhibits a continuing political dimension.
Literary associations occupy themselves with many of these questions, and theories of literary creation in Canada tend to be closely associated with the political views of those who construct the theories. Indeed, the character of Canada's internal and external relations ensures that the literature of the country, which began in the midst of strong political tensions, will continue in a similar milieu. Our nation provides an especially clear argument that a country's literature and its politics are inseparable and affect each other on many visible and invisible levels.
Author ROBIN MATHEWS
Politics and Literature: George Orwell
Politics and Literature: George Orwell
By Esther Lombardi, About.com
"Now, it is clear that the decline of a language must ultimately have political and economic causes: it is not simply due to the bad influence of this or that individual writer."
--by George Orwell
"Politics and the English Language"
The topic "Politics and Literature" is not a new one. As, we discuss the ideas that relate to politics and literature, George Orwell is a writer that comes to mind when such a topic arises.
Orwell didn't have the most positive view of the future and politics. He was, after all, the creator of "1984 "and that famous line: "If you want to picture the future, imagine a boot stamping on a human face--for ever."
Visions of the Future Days
Orwell was in many ways a visionary--not just because of "1984". Born in India to a British civil servant father, George Orwell took that pen name in exchange for his given name (Eric Blair). In 1947, he explained in "Why I Write" the impulse that drove him to write: "From a very early age, perhaps the age of five or six, I knew that when I grew up I should be a writer. Between the ages of about seventeen and twenty-four I tried to abandon this idea, but I did so with the consciousness that I was outraging my true nature and that sooner or later I should have to settle down and write books."
Of course, he draws upon his experiences around the world and in various economic situations. Writing during a World War II bombing in London, he said, "As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me." Although his experience shaped him, he felt that there were four motives for writing: egoism, aesthetic enthusiasm, historical impulse, and finally political purpose. Of these writing impulses, the last of the motives seems the most important.
His style is clear, with a simplicity and directness that is combined with underlying humor to create works of literary art. But, through his words, Orwell created an identity, a face to put to the writing voice — so democratic and aloof. He wanted to create a new politics in writing... to bring political writing up to a new level and make it art.
In writing a work of art, his first impulse is to "expose" some lie. In "Why I Write," he further says, "Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda it contains much that a full-time politician would consider irrelevant."
Crisis
Orwell sees himself and society as being in historical crisis. In his essays and novels, he dramatically depicts what dangers can ensue when history is forgotten and neglected. Only by honestly and openly considering personal and historical history can we ever truly understand the truth, minus all the lies.
With a firm stance in history, he sees politics as an integral part of writing... if the words are to have any life at all — for the writer or the reader. In his experience, language and writing had been perverted. Words no longer held any weight, any meaning, or direction.
Most of all, he wanted to avoid the fault that he saw in Jonathan Swift, as he explains in "An Imaginary Interview that Swift "was a great man," but that he "was partially blind" because he "could see only one thing at a time." He was not afraid to switch sides, to change his mind, and to write about his convictions.
In the end, though... Is there a final conclusion, an answer, an ultimate solution? Is language really disintegrating — falling away beneath our feet without our even realizing it? Was George Orwell even more of a visionary than he ever could have realized?
By Esther Lombardi, About.com
"Now, it is clear that the decline of a language must ultimately have political and economic causes: it is not simply due to the bad influence of this or that individual writer."
--by George Orwell
"Politics and the English Language"
The topic "Politics and Literature" is not a new one. As, we discuss the ideas that relate to politics and literature, George Orwell is a writer that comes to mind when such a topic arises.
Orwell didn't have the most positive view of the future and politics. He was, after all, the creator of "1984 "and that famous line: "If you want to picture the future, imagine a boot stamping on a human face--for ever."
Visions of the Future Days
Orwell was in many ways a visionary--not just because of "1984". Born in India to a British civil servant father, George Orwell took that pen name in exchange for his given name (Eric Blair). In 1947, he explained in "Why I Write" the impulse that drove him to write: "From a very early age, perhaps the age of five or six, I knew that when I grew up I should be a writer. Between the ages of about seventeen and twenty-four I tried to abandon this idea, but I did so with the consciousness that I was outraging my true nature and that sooner or later I should have to settle down and write books."
Of course, he draws upon his experiences around the world and in various economic situations. Writing during a World War II bombing in London, he said, "As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me." Although his experience shaped him, he felt that there were four motives for writing: egoism, aesthetic enthusiasm, historical impulse, and finally political purpose. Of these writing impulses, the last of the motives seems the most important.
His style is clear, with a simplicity and directness that is combined with underlying humor to create works of literary art. But, through his words, Orwell created an identity, a face to put to the writing voice — so democratic and aloof. He wanted to create a new politics in writing... to bring political writing up to a new level and make it art.
In writing a work of art, his first impulse is to "expose" some lie. In "Why I Write," he further says, "Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda it contains much that a full-time politician would consider irrelevant."
Crisis
Orwell sees himself and society as being in historical crisis. In his essays and novels, he dramatically depicts what dangers can ensue when history is forgotten and neglected. Only by honestly and openly considering personal and historical history can we ever truly understand the truth, minus all the lies.
With a firm stance in history, he sees politics as an integral part of writing... if the words are to have any life at all — for the writer or the reader. In his experience, language and writing had been perverted. Words no longer held any weight, any meaning, or direction.
Most of all, he wanted to avoid the fault that he saw in Jonathan Swift, as he explains in "An Imaginary Interview that Swift "was a great man," but that he "was partially blind" because he "could see only one thing at a time." He was not afraid to switch sides, to change his mind, and to write about his convictions.
In the end, though... Is there a final conclusion, an answer, an ultimate solution? Is language really disintegrating — falling away beneath our feet without our even realizing it? Was George Orwell even more of a visionary than he ever could have realized?
Langganan:
Postingan (Atom)
